Khitan Perempuan bagian dari Syariat Islam , Fatwa MUI Tegas

BANJARMASIN— Khitan perempuan yang sudah berlangsung berabad di tengah kekuarga muslimin, mulai dipersoalkan. Bahkan sejumlah kementrian RI mensosialisasikan upaya untuk ‘menghapus’ khitan perempuan tersebut dengan alasan belum ada bukti manfaat bagi kesehatan dan membahayakan bagi perempuan.

Tiga kementrian RI di antaranya kementrian kesehatan dan kementrian pemberdayaan perempuan mengulas khitan perempuan melalui program webinar selama empat jam dimulai pukul 08.30 Wib yang diikuti peserta nya hampir dari seluruh provinsi di Indonesia

Ditektur Kesehatan Keluarga (kesga) Kementrian Kesehatan dr Ema Mulati, menyebut praktik khitan pada bayi perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis.

“Dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan si anak yang dikhitan,” ujar dr Ema Mulati di acara webinar pencegahan pemotongan dan perlukaan genetelia perempuan (P2GP) di Indonesia Rabu 15 Juli 2020.
Delapan pembicara termasuk KH Husein Muhammad dari unsur ulama.

Direktur Kesga Kementrian Kesehatan itu mengemukakan data bahwa praktik khitan pada perempuan biasanya dilakukan ketika anak berusia mulai dari belum satu bulan hingga umur lima bahkan 11 tahun.

“Tetapi yang terbanyak bayi yang dikhitan pada usia kisaran satu bulan, yaitu sebanyak 56 persen lebih dan yang paling sedikit di usia empat tahun kisaran 1,3 persen, “ ujarnya.

Sedangkan yang bertindak selaku juru khitan yang terbanyak ditangani oleh bidan yaitu lebih 50 persen lebih, lalu dukun bayi ada 40 persen sisanya oleh tenaga medis lainnya.

Fatwa MUI

Lalu bagaimana hukumnya khitan perempuan menurut Islam? Bertentangan atau dianjurkan?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 7 Mei 2008 mengeluarkan fatwa tentang khitan bagi perempuan yang ditandatangani DR Anwar Iberahim MA selaku ketua bidang fatwa MUI Pusat.

Keputusan pada poin 1 ayat 2 menyebutkan khitan bagi perempuan hukumnya makrumah atau pelaksanaanya sebagai salah satu yang dianjurkan menurut syariah Islam.

‘Pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah karena khitan, baik bagi laki- laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.”, demikian bunyi poin kedua dalam fatwa MUI tersebut.

Fatwa MUI juga menyebutkan bahwa khitan terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Khitan perempuan dilakukan cukup
    dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.
  2. Khitan perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar atau membahayakan bagi pengguna.

Terakhir fatwa menitipkan dua rekomendasi:

  1. Meminta kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi tentang masalah khitan perempuan.
  2. Menganjurkan kepada Pemerintah cq. Departemen Kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga medis untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini. (muikalsel/admin)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *